Mendikbud Muhadjir Effendy mendukung kebijakan tanpa PR akademis

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mendukung kebijakan pemerintah daerah Purwakarta yang meminta guru untuk tidak memberikan pekerjaan rumah (PR) akademis untuk siswa mulai dari tingkat SD sampai SMA.

"Saya kira itu baik. Memang seharusnya seperti itu," kata Muhadjir yang di kutip dari Republika.com

(08/09/16).

Pihaknya mendorong sekolah-sekolah di daerah menerapkan sistem serupa. Namun, meski setuju dengan kebijakan sekolah tanpa PR tersebut, kementerian tidak perlu membuat aturan yang mewajibkan aturan serupa secara nasional.

Kemendikbud tidak mewajibkan aturan guru untuk tidak memberikan PR tersebut dijalankan di daerah lain. Sebab, menurut mantan rektor UMM ini, sekolah-sekolah saat ini berada di dalam wilayah otonomi pemerintah daerah.

"Itu wewenang kepala daerah. Tapi, semua kebijakan baik untuk pendidikan yang lebih bagus pasti kami dukung," kata Muhadjir.

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi telah mengeluarkan surat edaran yang melarang guru sekolah negeri memberikan PR akademis pada siswa mulai dari jenjang SD sampai SMA.

Menurutnya, materi akademis sebaiknya dituntaskan di sekolah, bukan dijadikan PR yang menjadi beban bagi siswa setelah pulang sekolah. Idealnya PR aplikatif yang diberikan kepada siswa untuk mendorong siswa lebih kreatif.